Diwapost.com Jambi - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris,
S.Sos, MH menegaskan, upaya percepatan penurunan stunting memerlukan penguatan
kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah,
masyarakat, organisasi dan fungsi puskesmas harus dijalankan. Hal tersebut
ditegaskannya saat membuka secara resmi Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi
Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, bertempat di
Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (02/07/2025) pagi.
Dalam sambutan
dan arahannya Gubernur Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi
memandang bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tugas bersama yang
harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Data
Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi
Jambi mengalami kenaikan dari 13,5% di tahun 2023 menjadi 17,1% pada tahun
2024. “Ini adalah peringatan serius bagi kita semua, dulu kita nomor dua
setelah Bali, sekarang kita nomor tiga se-Indonesia, untuk itu perlu keseriusan
semua pihak dalam mengatasinya," ungkap Gubernur Al Haris.
"Pemerintah
di Provinsi Jambi, dimana melalui APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi
Jambi telah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan prevalensi stunting
yang berdasarkan budget tagging dengan alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp.80,541
Milyar. Intervensi ini melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
pelaksana yang melaksanakan 14 program, 16 kegiatan, dan 25 subkegiatan. Upaya
ini mencerminkan adanya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan
angka stunting di Provinsi Jambi. Tentunya, hasil yang dicapai oleh Pemerintah
Provinsi Jambi juga berlaku sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai
bentuk evaluasi internal program penurunan stunting di Provinsi Jambi,"
lanjutnya.
"Saya
tegaskan bahwa penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor
kesehatan. Peran sektor pendidikan, sosial, ekonomi, pemberdayaan perempuan,
pertanian, dan infrastruktur sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan
intervensi spesifik dan sensitif harus benar-benar dijalankan secara
terintegrasi, juga peran orang tua asuh sangat dibutuhkan disetiap
daerah," imbuhnya. Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga
berpesan kepada para Bupati dan Wali Kota di lingkup Provinsi Jambi dan para
OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, beberapa hal penting dalam upaya
menurunkan stunting yang akan dioptimalkan. "Mari Perkuat peran dan fungsi
TPPS di semua tingkatan, termasuk penguatan regulasi, kelembagaan, dan dukungan
anggaran yang tepat sasaran. Pastikan konvergensi program berjalan di lapangan,
dengan fokus pada kelompok sasaran utama yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan
balita. Optimalkan pemanfaatan data, termasuk melalui e-PPGBM dan sistem
pelaporan lainnya, untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Libatkan
semua pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan tokoh
adat/agama dalam upaya penurunan stunting. Monitoring dan evaluasi harus
dilakukan secara berkala, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga
menyentuh pada kualitas layanan dan perubahan perilaku masyarakat.
Dokumentasikan dan replikasi praktik baik, sehingga daerah yang sudah berhasil
menjadi sumber inspirasi bagi daerah lainnya," pesan Gubernur Al Haris.
Sementara itu,
Wakil Gubernur (Wagub) Jambi yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS) Provinsi Jambi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Stunting
merupakan tantangan serius yang harus ditangani secara lintas sektor dan lintas
jenjang. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka
prevalensi stunting di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 13,5% pada tahun
2023 menjadi 17,1% di tahun 2024. “Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua
untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat komitmen dalam aksi
konvergensi,” ujar Wagub Sani. “Saya ingin menegaskan bahwa penilaian ini bukan
sekadar kompetisi antar daerah, melainkan forum pembelajaran bersama.
Kabupaten/Kota yang berhasil mengembangkan inovasi, membangun komitmen
multisektor, dan mendokumentasikan praktik baik akan menjadi contoh bagi daerah
lain. Saya juga mengapresiasi hadirnya jajaran rumah sakit daerah, karena
keterlibatan layanan rujukan sangat penting dalam tatalaksana kasus stunting.
Kita akan menyaksikan bersama Deklarasi Komitmen RSUD dalam mendukung penurunan
stunting melalui sistem rujukan yang terstandar,” lanjutnya.
Melalui momentum
ini, Wagub Sani juga mengajak semua yang hadir dan terlibat untuk terus
mengawal integrasi layanan, memastikan intervensi gizi spesifik dan sensitif
sampai ke rumah tangga sasaran, serta memperkuat dukungan kader, TP-PKK, dan
pendamping keluarga. “Sebagai Ketua TPPS Provinsi Jambi, saya menyampaikan
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendampingi
dan menilai kinerja daerah, khususnya Tim Panelis dari OPD teknis dan mitra provinsi.
Semoga kegiatan ini memberikan rekomendasi strategis yang mempercepat penurunan
stunting di Provinsi Jambi,” tutupnya. Pada kesempatan ini Wagub Sani juga
menyerahan piagam penghargaan kepada kabupaten/kota untuk berbagai kategori
dalam penanganan penurunan stunting. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP-PKK
Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi,
Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan
se-Provinsi Jambi, para Direktur rumah sakit Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi,
Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPA)
se-Provinsi Jambi serta para undangan lainya.
0 Komentar